Surati Wali Kota, Ombudsman Minta Proses Pilwawako Tanjungpinang Disegerakan

KABARTIGA, TANJUNGPINANG – Ombudsman Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) telah menyurati Wali Kota Tanjungpinang, terkait kekosongan posisi jabatan wakil wali kota di Pemerintahan Kota Tanjungpinang.

Hal ini merespon adanya surat tembusan yang disampaikan DPRD Kota Tanjungpinang ke Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri pada 2 Februari 2021 lalu.

Bacaan Lainnya

Dalam surat yang ditandatangani langsung oleh Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Kepri, Laggat Parroha Patar Siadari itu meminta agar Wali Kota Tanjungpinang Rahma segera merespon keinginan publik yang menginginkan terisinya jabatan wakil wali kota Tanjungpinang.

“Sehingga, dapat membantu tugas-tugas wali kota dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas, cepat, terjangkau dan terukur,” katanya dalam surat yang dikirimkan ke Wali Kota Tanjungpinang pada 23 Februari 2021 lalu.

Ombudsman juga meminta agar Wali Kota Tanjungpinang memperhatikan ketentuan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota.

“Waki Kota juga segera menindaklanjuti surat Sekretaris Daerah Provinsi Kepri atas nama Gubernur Kepri tanggal 29 September 2020 prihal pengisian wakil waki kota Tanjungpinang sisa masa jabatan 2018-2023,” ungkapnya.

Tak hanya itu, Laggat juga menyarankan kepada Rahma untuk menindaklanjuti surat yang disampaikan gabungan partai pendukung tertanggal 9 November dan 28 Desember 2020 prihal pengajuan calon wakil wali kota sisa masa jabatan 2018-2023.

“Ombudsman juga menyarankan Wali Kota Tanjungpinang menjalin komunikasi politik yang aktif dengan partai pendukung dan DPRD Kota Tanjungpinang untuk bersama-sama membahas menyamakan persepsi dan menindaklanjuti proses pengisian jabatan wakil wali kota Tanjungpinang,” pungkasnya. (red)

Pos terkait