Sekali Lagi, Gubernur Kepri Minta Rahma Serahkan Dua Nama Calon Pendampingnya Ke DPRD

KABARTIGA, TANJUNGPINANG – Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad meminta Wali Kota Tanjungpinang Rahma tidak memberikan alasan lagi untuk penundaan proses pengisian kekosongan jabatan Wakil Wali Kota Tanjungpinang sisa masa jabatan 2018-2023. Pasalnya, dokumen yang dijadikan alasan tertundanya pemilihan itu sudah lengkap.

Hal ini disampaikan Gubernur Kepri dalam surat Nomor: 130/472/B.PEMTAS-SET/2021 tanggal 19 Maret 2021. Surat ini respon dari surat yang dilayangkan Wali Kota Tanjungpinang Nomor: 188.34/408/1.1.02/2021 tanggal 12 Maret 2021, berisi pemilihan tidak bisa dilaksanakan karena adanya dokumen lengkap dari partai pengusung, Golkar dan Gerindra.

Bacaan Lainnya

Ansar menegaskan, agar DPRD Kota Tanjungpinang dan Wali Kota Tanjungpinang segera melaksanakan proses pengisian kekosongan Wakil Wali Kota Tanjungpinang tersebut. Hal ini berdasarkan surat Nomor: 132/1360/B.PEMTAS-SET/2020 tanggal 29 September 2020 dan surat Nomor: 132/374/B.PEMTAS-SET/2021, tanggal 08 Maret 2021.

“Dalam pengisian jabatan Wakil Walikota Tanjungpinang yang saat ini terjadi kekosongan juga sudah sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,” tegasnya.

Selain itu, kata Ansar, berdasarkan Pasal 176 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 ditegaskan bahwa Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan, pengisian Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota dilakukan melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD.

“Mekanisme pengisian kekosongan ini juga berdasarkan usulan dari partai politik atau gabungan partai politik pengusung,” ungkapnya.

Berdasarkan Pasal 24 ayat (3) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, ditegaskan bahwa mekanisme pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah diatur dalam Tata Tertib DPRD.

“Paling sedikit memuat ketentuan persyaratan calon dan penyampaian kelengkapan dokumen persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujarnya.

Sebagai informasi, dua nama calon Wakil Wali Kota Tanjungpinang sudah diusulkan oleh gabungan partai pengusung (Golkar dan Gerindra) kepada Walikota Tanjungpinang melalui surat Nomor: Istimewa tanggal 09 November 2020, perihal Pengajuan Calon Wakil Walikota Sisa Masa Jabatan 2018- 2023 dan surat Nomor: Istimewa tanggal 28 Desember 2020.

Kemudian, partai pengusung juga telah menyerahkan berita acara kesepakatan pengusulan calon Wakil Wali Kota Tanjungpinang sisa masa jabatan 2018-2023 tanggal 02 November 2020.

Tak hanya itu, hal ini juga diperkuat dengan Surat Golkar Nomor: Pimpinan B-489/GOLKAR/XI/2020 tanggal 26 Dewan Pusat Partai 2020 dan Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra Nomor: 06-770/Rekom/DPP-GERINDRA/2020 tanggal 15 Juni 2020.

“Sehubungan hal ini, saya minta agar Wali Kota Tanjungpinang segera meneruskan dua nama calon Wakil Wali Kota Tanjungpinang kepada DPRD Kota Tanjungpinang untuk dipilih dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” pungkasnya. (red)

Pos terkait