Ansar Dorong Belanja Daerah Harus Punya Dampak Pemulihan Ekonomi Masyarakat

KABARTIGA, TANJUNGPINANG – Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad mendorong pemerintah kabupaten kota untuk segera merealisasikan pendapatan dan belanja daerah tahun 2021. Percepatan penyerapan anggaran itu dilakukan sebagai upaya pemulihan ekonomi di masa pandemi COVID-19.

Hal tersebut merupakan respon dan tindak lanjut dari rapat koordinasi Presiden Joko Widodo dengan kepala daerah/wakil kepala daerah hasil Pilkada Serentak tahun 2020, Rabu (14/4/2021) lalu.

Bacaan Lainnya

“Target pencapaiannya tentu berkaitan dengan semua kabupaten/kota, baik yang memiliki kepala daerah baru hasil pemilukada yang lalu maupun yang tidak,” kata Ansar saat memimpin Rapat Koordinasi Percepatan Penyerapan Belanja Daerah Tahun 2020-2021 bersama Bupati dan Wali Kota Se-Provinsi Kepri di Ruang Rapat Utama Lantai 4 Kantor Gubernur Kepri, Dompak, Senin (19/4/2021).

Percepatan realisasi pendapatan dan belanja daerah, kata Ansar menjadi fokus bersama sesuai arahan Presiden Jokowi. Setiap pelaksanaannya harus memberikan dampak ekonomi yang signifikan kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil analisa Pemprov Kepri, untuk serapan pendapatan dan belanja daerah sebagian kabupaten/kota termasuk provinsi relatif kecil dibanding target dan dibanding tahun sebelumnya diperiode yang sama.

Menurut Ansar, salah satunya disebabkan oleh sistem baru yang harus dipakai yaitu Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) menggantikan SIMDA.

“Hari ini kita membahas langkah-langkah cepat dan tepat yang bisa dilakukan. Tidak hanya percepatan belanja yang bersumber dari APBD, tetapi juga yang berasal dari pemerintah pusat terutama Dana Alokasi Khusus (DAK). Kebijakan-kebijakan yang didapat nanti mudah-mudahan dapat menjadi stimulus percepatan,” tuturnya.

Ia juga berpesan untuk tidak fokus pada tenggat atau batas waktu akhir kelengkapan persyaratan penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK), tapi harus dilakukan segera. Karena proses dari lelang ke kontrak butuh waktu, khawatir terjadinya realokasi atau refocusing di APBN.

“Segera mengadakan rapat internal rutin perkembangan percepatan realisasi pendapatan belanja daerah baik di tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota,” tegasnya.

Sementara iti, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kepri T.S Arif Fadilah selaku Ketua Tim Anggaran Pendapatan Daerah (TAPD) Provinsi Kepri menyampaikan, pagu dana APBD se-Kepri tahun 2021 secara total sebanyak 13,4 triliun. Telah terealisasi sebesar 1,1 triliun atau 8,63 persen.

“Sampai dengan 31 Maret 2021 rata-rata capaian realisasi keuangan kabupaten/kota sebesar 9,42 persen. Capaian realisasi keuangan kabupaten/kota tertinggi adalah Kabupaten Karimun sebesar 12,68 persen dan terendah adalah Kabupaten Lingga sebesar 5,94,” ujarnya.

Untuk pagu DAK fisik se-Provinsi Kepri sebesar Rp831.396.858.000, dengan rincian DAK fisik Provinsi Kepri Rp195.771.881.000, dan DAK fisik Kabupaten/Kota Rp635.624.977.000,

“Kontribusi DAK fisik bagi mendukung belanja modal di APBD cukup signifikan yaitu mencapai 12 persen dari total APBD se-Kepri. Oleh karenanya harus dimanfaatkan semaksimal mungkin,” lanjutnya.

Kepala Biro Pembangunan Aris Fariandhi menambahkan, DAK Provinsi Kepri sebenarnya dari 5 tahun terakhir selalu terjadi peningkatan. Pengurangan hanya terjadi di tahun 2020 karena terjadi refocusing.

“Saya berharap pelaksanaan DAK fisik betul-betul dimanfaatkan karena merupakan mandatory spending. Selain itu pelaporan DAK fisik yang teratur merupakan salah satu indikator penambahan pagu DAK ditahun berikutnya,” imbuhnya.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kepri Teguh Dwi Nugroho melaporkan belanja APBN 2021 yg dialokasikan ke Provinsi Kepri sebesar Rp14,23 triliun yang dibagi 3. Belanja kementerian/lembaga Rp7,12 triliun, transfer ke daerah dan dana desa Rl1,65 triliun, dan dana bagi hasil, dana insentif daerah, dana alokasi imum sebesar Rp5,46 triliun.

“Yang diharapkan pemerintah pusat pola penyerapan anggaran supaya menjadi stimulus untuk triwulan I paling tidak 15 persen, kalau pola ini bisa dilakukan maka dapat menjadi alat percepatan pertumbuhan ekonomi kita,” imbuhnya.

Teguh juga menjelaskan bahwa pagu DAK fisik yang tidak merata di Kabupaten/kota karena DAK merupakan proposal based yang berdasarkan usulan daerah.

“DAK fisik harus sejalan dengan program prioritas nasional. Jadi, saya harap dari pemerintah daerah mempelajari program prioritas nasional, dan mengajukan proposal yang sejalan dengan itu,” bebernya.

Selanjutnya, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kepri Musni Hardi K. Atmaja mengatakan, pemulihan perekonomian global diperkirakan semakin membaik. Kecepatan perbaikan ekonomi global ke depan dipengaruhi oleh implementasi vaksinasi di banyak negara serta keberlanjutan stimulus kebijakan fiskal dan moneter.

“Sementara itu untuk nasional strategi untuk memperkuat pemulihan ekonomi adalah pengendalian COVID-19 sebagai syarat utama dan 5 strategi sinergi antar stakeholder yang salah satunya adalah akselerasi belanja pemerintah agar multiplier effect-nya signifikan di tahun berjalan terutama belanja modal dan bansos,” pungkasnya. (Alt)

Pos terkait