Edukasi, Literasi dan Sosialisasi Kunci Sukseskan Migrasi Siaran Analog Ke Digital

KABARTIGA, TANJUNGPINANG – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kepulauan Riau terus melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat dalam rangka menyongsong migrasi dari siaran analog ke digital atau Analog Switch Off (ASO) di Provinsi Kepulauan Riau. Terkini, Kepala Diskominfo Kepri, Hasan berdialog dengan Kepala Komisi Penyiaran Daerah (KPID) Kepri Henky Mohari dan Pengamat Komunikasi dari Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) Uly Sophia, Rabu (16/2).

Dialog yang digagas RRI Tanjungpinang ini bertajuk “Dampak Peralihan TV Analog ke TV Digital” dan dipandu oleh Erita Fitrah Insani sebagai host berlangsung selama kurang lebih satu jam. Masyarakat juga dapat berinteraksi langsung dengan narasumber melalui sambungan telepon atau komentar di facebook langsung.

Bacaan Lainnya

Tanjungpinang, Batam, Bintan, dan Karimun merupakan wilayah di Kepri yang masuk dalam layanan tahap I, sehingga ASO akan dimulai secara bertahap pada 30 April yang akan datang hingga sampai tanggal 2 November di seluruh Indonesia layanan siaran TV analog akan benar-benar dimatikan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Kepala Diskominfo Kepri, Hasan, mengenai sosialisasi kebijakan masyarakat perlu dilakukan oleh para pemangku kepentingan. Menurutnya, edukasi dan literasi mengenai istilah-istilah yang ada dalam kebijakan ini merupakan kunci suksesnya ASO di Kepri, Bahkan di Indonesia pada umumnya.

“Istilah-istilah seperti apa itu siaran analog, siaran digital, Set Top Box (STB), layanan TV kabel (Langganan), layanan streaming, dan sebagainya itu masyarakat perlu tahu. Jangan sampai ada salah pemahaman ke masyarakat. Bahwa layanan siaran digital ini memang gratis, tidak perlu berlangganan, maupun biaya kuota internet” ujarnya.

Hasan mengungkapkan bahwa dengan letak geografis Kepri yang streaming langsung dengan beberapa negara tetangga, sejak lama siaran TV dari tetangga dapat masuk dan ditonton masyarakat Kepri.

“Tentu saja ketika siaran yang masuk dari luar tidak bisa kita bendung terkait dengan nilai-nilai siaran (konten) siaran tersebut. Inilah yang menjadi urgensi yang ditetapkan Kepri masuk dalam ASO tahap selanjutnya siaran digital menjadi wadah konten-konten kearifan lokal dari Kepri dan era informasi yang digaungkan pemerintah,” kata Hasan.

Hasan juga mengungkapkan bahwa pemerintah tidak akan membatasi hak masyarakat untuk memilih layanan siaran. Bahkan dengan migrasi ini masyarakat mendapat opsi tambahan layanan siaran yang dapat dipilih.

“Ini hak masyarakat untuk memilih, baik menggunakan siaran TV digital nantinya, berlangganan TV kabel, atau menggunakan streaming dengan media internet. Namun tidak semua masyarakat berkemampuan untuk berlangganan TV kabel dan kuota atau berlangganan layanan internet. Jadi sosialisasi untuk masyarakat yang selama ini memanfaatkannya. siaran analog akan tetap dapat menikmati siaran TV dengan gratis, bahkan dengan kualitas yang lebih baik” tambahnya.

Terakhir, Hasan menghimbau untuk masyarakat Kepri, agar mengunjungi laman https://siarandigital.kominfo.go.id/ sebagai literasi media untuk mendapatkan informasi lengkap dan detail mengenai proses ASO. https :// siarandigital . kominfo . pergi . id / sebagai media literasi untuk mendapatkan informasi lengkap dan detail mengenai proses ASO.

“Disana lengkap, mulai dari penjelasan, aturan, hingga Set Top Box yang memenuhi standar untuk siaran digital lengkap di laman tersebut” tutupnya.

Senada dengan Kepala Diskominfo Kepri, Ketua KPID Kepri Henky Mohari juga mengungkapkan bahwa terdapat berbagai perbedaan layanan siaran yang masyarakat perlu tahu. Jika masyarakat sudah paham akan istilah-istilah tersebut, maka proses ASO akan berjalan dengan sukses.

“Lembaga siaran terbagi empat, ada Lembaga Penyiaran Publik (LPP), Lembaga Penyiaran Swasta (LPS), Lembaga Penyiaran Berlangganan (LPB) dan Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK). Yang kita bahas dalam ASO ini adalah LPS terestrial” kata Henky.

Henky kemudian sedikit menceritakan sejarah proses migrasi dari siaran analog ke digital di Indonesia. Menurutnya, proses migrasi ini sudah berlangsung cukup lama. Sudah sejak tahun 2006 pemerintah sudah mulai merancang migrasi siaran.

“Bahkan itu di Asia Tenggara, Indonesia adalah pencetus, namun terkendala pada regulasi. dalam UU Penyiaran Nomor 32 tahun 2002 belum saat siaran digital. Maka diusulkan pada revisi UU siaran agar bisa bersiaran digital” kata Henky.

Kemudian di tahun 2019, Malaysia dan Singapura sudah resmi bermigrasi ke siaran digital. Menurut Henky, saat itu Indonesia sudah terlambat. Barulah dengan disahkannya UU Ciptaker No. 11 tahun 2020 sebagai dasar hukum Indonesia mulai bermigrasi ke siaran digital.(DiskominfoKepri)

Pos terkait