Dinsos Dan Bawaslu Sosialisai Pengawasan Pemilu Partisipasif Bagi Penyandang Disabilitas

KABARTIGA, TANJUNGPINANG – Dinas Sosial (Dinsos) Kota Tanjungpinang bekerja sama dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Tanjungpinang, mengadakan Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipasif bagi Penyandang Disabilitas, di aula Dinsos Tanjungpinang, Kepulauan Riau, Rabu (23/3/2022).

Sosialisasi tersebut, dibuka Ketua Bawaslu Kota Tanjungpinang, M. Zaini, dan dihadiri Ketua KPU Tanjungpinang sebagai narasumber, serta 20 orang penyandang disabilitas dari berbagai difabel.

Bacaan Lainnya

Kepala Dinsos Tanjungpinang Achmad Nur Fatah mengatakan tujuan diadakan sosialisasi ini untuk memberikan akses partisipasi penyandang disabilitas dalam pemilu dan juga mengidentifikasikan permasalahan yang mungkin terjadi bagi penyandang difabel dalam penyelenggaraan pemilu nanti.

“Khususnya, saat pendaftaran pemilih maupun saat pemungutan suara dan bagaimana memfasilitasi kebutuhannya agar dapat terlaksana secara baik,” ujar Fatah.

Ia menyebutkan, pihaknya mencatat jumlah penyandang disabilitas sekitar 555 orang dari berbagai jenis difabel. Menurutnya, bagi penyandang difabel berat, tentu akan sulit dapat memberikan hak pilihnya saat pemilu mendatang, sehingga perlu cara yang khusus agar kerahasiaan suara dapat terjaga.

“Penyandang difabel ini tersebar di setiap kelurahan, jumlah paling banyak itu ada di kelurahan Tanjung Unggat, Pinang Kencana, dan Batu Sembilan, karena memang jumlah penduduknya sangat padat,” pungkasnya.

Untuk memberikan akses bagi penyandang disabilitas, Fatah berujar, Bawaslu perlu memberikan perhatian lebih terhadap mereka yang memiliki keterbatasan fisik dalam pemilu. Penyandang disabilitas ini juga punya hak dan kewajiban yang sama seperti yang lain, termasuk hak pilih.

“Hak politik bagi penyandang disabilitas wajib dipenuhi, di samping hak dasarnya seperti pangan, sandang, dan lainnya,” tambah dia.

Fatah menuturkan, pihaknya menyetujui dan menyepakati dalam pemenuhan hak politik bagi penyandang disabilitas. Di sini, perlu adanya pemilahan terhadap keterbatasannya, baik fisik maupun mentalnya.

Dinsos sendiri, akan menyediakan akses data yang diperlukan bagi Bawaslu untuk pelaksanaan pemilu mendatang.

“Perlu ada kolaborasi, baik dari Bawaslu maupun Dinsos dalam suatu tim untuk pendataan dan penjangkauan agar mempermudah bawaslu dalam mengindentifikasikan permasalahan yang ada,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Kota Tanjungpinang, M. Zaini mengatakan pihaknya memfasilitasi dan mengajak penyandang disabilitas agar berpartisipasi dalam pemilu dan pemilihan serentak 2024 mendatang. Sehingga, nanti mereka yang memiliki hak pilih dan hak suara ikut dalam pesta demokrasi tersebut.

Karena itu, kerja sama dengan dinsos menjadi penting dalam rangka mewujudkan dan mengakomodasi hak penyandang disabilitas untuk mengikuti pemilu, mulai dari saat pendaftaran hingga pemungutan suara.

“Peran dinsos di sini dalam hal memberikan akses data penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya agar mereka memiliki hak politik, meski memiliki keterbatasan, baik secara fisik maupun mental,” ujarnya.

Ia juga mengharapkan, adanya pendidikan politik dan pengawasan partisipatif bagi penyandang disabilitas karena mereka memiliki hak yang sama dengan pemilih lainnya.

“Ini menjamin penyandang disabilitas dapat berpartisipasi dalam kehidupan politik. Hak pilih dan suara mereka akan berdampak terhadap pemilu yang berkualitas,” kata Zaini.

Sosialisasi juga dirangkai dengan penandatanganan nota kesepahaman bersama antara Dinsos dan Bawaslu tentang komitmen menjaga hak pilih pada pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024.

Sumber: DiskominfoTanjungpinang

Pos terkait