KABARTIGA.ID, Batam – Video viral di media sosial berisi pernyataan Wali Kota Batam, Muhammad Rudi yang menyebutkan aktor intelektual kericuhan di Pulau Rempang, Galang, Batam, Kepulauan Riau (Kepri), ada di Pemerintah Provinsi Kepri berdurasi 1 menit 18 detik.
Gubernur Kepri, Ansar Ahmad mengaku kecewa dengan pernyataan Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam yang juga sebagai Wali Kota Batam, M Rudi terkait adanya aktor intelektual di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri di aksi unjuk rasa solidaritas Rempang, 11 September 2023 lalu yang berakhir ricuh.
“Soal tudingan bahwa Pemprov Kepri dalang demo Rempang hendaknya dapat dibuktikan secara terbuka, jangan setengah-setengah,” kata Ansar saat menggelar Konfrensi Pers di Hotel Aston Batam, Jumat (10/11/2023) sore.
Ansar mengaku terusik dengan pernyataan Wali Kota Batam tersebut. Sebab, menurut Ansar, Wali Kota Batam tidak menyebut oknum, melainkan Pemprov Kepri yang merupakan lembaga.
“Beliau tidak menyebut oknum, ini, oknum itu, tapi provinsi. Kalau provinsi berarti beliau membicarakan soal lembaga,” tegas Ansar.
Ansar mengatakan, sejak awal pihaknya sudah memerintahkan kepada seluruh keluarganya dan pejabat di Pemprov Kepri untuk tidak ikut campur dalam urusan Rempang, karena Ansar menganggap masalah Pulau Rempang sangat sensitif.
Ansar juga mengatakan, pihaknya sudah beberapa kali mengikuti rapat di kementerian terkait proyek di Pulau Rempang, yakni Rempang Eco City yang diusung oleh BP Batam, dan pihaknya sepakat BP Batam yang punya kewenangan untuk menjelaskan segala hal tentang proyek tersebut kepada masyarakat.
“Padahal, kami sudah sepakat, proyek ini menjadi kewenangan dan tanggunjawab BP Batam, tapi kenapa malah ada isu seperti ini,” sebut Ansar.
“Sekali lagi saya meminta agar pihak yang menuding Pemprov di balik demo Rempang harus bisa menunjukkan bukti-bukti, karena sudah bicara soal lembaga, tentunya harus ada bukti dan kejelasan keterlibatan pemerintah provinsi seperti yang diutarakan Wali Kota Batam beberapa waktu lalu,” tegas Ansar.
Ansar juga berpesan, agar isu Rempang jangan diseret-seret ke ranah politik hanya karena untuk urusan elektabilitas maupun popularitas. Sebab, menurutnya, malah akan menambah polemik baru.
“Pisahkan urusan politik dengan kepentingan investasi. Kitakan sudah sepakat untuk fokus investasi ini berjalan dengan baik, masyarakat ditangani dengan baik,” papar Ansar.
Ansar berharap, agar Wali Kota Batam fokus untuk menyelesaikan masalah Rempang dengan baik dan mengedepankan kepentingan masyarakat, bukan malah menciptakan polemik-polemik yang tidak perlu.
“Saya sudah sampaikan kemarin fokus selesaikan masalah Rempang dengan baik, sebab investasi ini justru jauh lebih penting dengan tujuan membuat masyarakat Batam khususnya dan Kepri umunya lebih baik ke depannya, dari pada membangun polemik-polemik seperti ini,” sebut Ansar.
Penulis: Kabartiga.id
Editor: Redaksi
