Polri Jamin Netralitas di Pemilu 2024, Kompolnas: Polri Hanya Boleh Beri Dukungan ke KPU dan Bawaslu

Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo memberikan arahan terkait netralitasi Polri di Pemilu 2024. Foto: Humas Polri/Kabartiga.id

KABARTIGA.ID, JakartaPolri memastikan bahwa langkah-langkah untuk menjaga netralitas seluruh anggota Polri terus dijalankan selama pelaksanaan Pemilu 2024. Langkah ini sebagai tindak lanjut dari arahan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo pada Minggu (17/12/2023).

“Kami menerima arahan dari Pak Kapolri tentang netralitas,” kata Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri, Irjen Pol. Syahardiantono dikutip dari Tribratanews.

Bacaan Lainnya

“Hal ini sejalan dengan Pasal 28 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Kepolisian yang menyatakan bahwa polisi harus netral,” sambungnya.

Syahardiantono menjelaskan bahwa ada mekanisme preemtif, preventif, dan represif yang diterapkan kepada anggota guna menjaga netralitas mereka.

Menanggapi hal ini, Anggota Kompolnas Albertus Wahyurudhanto menyatakan bahwa masyarakat juga harus memahami peraturan di Korps Bhayangkara terkait sikap selama Pemilu 2024.

Ia menegaskan bahwa anggota Polri tidak diperbolehkan berpolitik, meskipun keluarganya diizinkan.

Albertus juga menekankan bahwa Polri, sebagai salah satu leading sector, bertanggung jawab memastikan tahapan pemilu berlangsung aman dan damai. Meskipun ada anggota yang menjadi peserta Pemilu 2024, memberikan dukungan fasilitas tidak dibolehkan.

“Meskipun terlibat dalam pemilu, itu bukan berarti memberikan dukungan pada kekuatan politik, tetapi mendukung KPU dan Bawaslu untuk menjalankan proses pemilu dengan lancar,” ujarnya.

Menurutnya, dalam PKPU dan UU Nomor 17 Tahun 2007, tugas polisi dalam menjaga Capres-Cawapres, kotak suara, dan pengamanan proses pemilu telah diatur dengan jelas. Oleh karena itu, netralitas yang dijalankan oleh Polri adalah sesuai aturan dan prosedur yang telah ditetapkan.

Albertus mengingatkan bahwa salah satu tugas utama polisi adalah menjaga nilai-nilai sipil, termasuk demokrasi yang diwujudkan dalam pemilu. Polisi harus memastikan hal ini terjaga dengan baik.

“Polisi harus menghindari menunjukkan keterlibatan dalam bentuk simbol, tanda, atau kegiatan yang bisa menimbulkan kesan terlibat. Komitmen utama adalah menjaga kelancaran pemilu sesuai dengan tugas pokok yang telah diatur sebelumnya,” tandasnya.

Sumber: Tribratanews
Editor: Albet

Pos terkait