Pemko Tanjungpinang Alami Tunda Bayar Proyek Hingga Rp30 M, Ini Daftar OPD Terdampak

Ilustrasi. Pemko Tanjungpinang alami tunda bayar hingga Rp30 M. Foto: Jibi/harianjogja untuk Kabartiga.id

KABARTIGA.ID, Tanjungpinang – Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungpinang memutuskan untuk menunda pembayaran sejumlah proyek fisik hingga pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan pada tahun 2023. Total dana tunda bayar kegiatan belanja daerah itu lebih dari Rp30 miliar.

Berdasarkan data yang diperoleh Kabartiga.id, total tunda bayar itu tembus diangka Rp30.954.593.035. Jumlah dana tunda bayar ini tersebar di 22 organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Kota Tanjungpinang.

Bacaan Lainnya

Keputusan tunda bayar tersebut tertuang dalam surat nomor: B/900/220/4.4.03/2023 yang ditandatangi oleh Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang, Zulhidayat pada tanggal 29 Desember 2023.

Dalam surat tersebut, tunda bayar ini terjadi karena Dana Bagi Hasil (DBH) tahun 2023 sebesar Rp59,2 miliar tidak dibayar sepenuhnya oleh Pemerintah Pusat. Namun, DBH tahun 2023 itu dibayar secara tunai hanya sebesar Rp25 miliar.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tanjungpinang, Zulhidayat membenarkan bahwa adanya penundaan pembayaran kegiatan yang ada di sejumlah OPD di Pemko Tanjungpinang tersebut.

“Iya benar (Tunda bayar, red), totalnya sekitar Rp30 miliar,” kata Zulhidayat saat dikonfirmasi Kabartiga.id, Senin (1/1/2024) malam.

Zulhidayat menjelaskan, tunda bayar ini terjadi karena adanya perubahan sistem penyaluran DBH yang semula melalui tunai menjadi non tunai. Non tunai ini pun melalui mekanisme Treasury Deposit Facility (TDF), sebuah fasilitas yang disediakan bendahara umum negara ke bank.

“Sebenarnya sudah disalurkan, tetapi tidak cash (Tunai, red), disalurkan melalui mekanisme TDF,” tuturnya.

Kendati demikian, ia menegaskan bahwa Pemko Tanjungpinang akan membayar seluruh kegiatan tunda bayar di 2023 tersebut pada tahun ini. Namun, ia juga meminta kepada pihak ketiga untuk bisa memaklumi kondisi yang dialami Pemko Tanjungpinang tersebut.

“Jadi, pihak ketiga jangan khawatir. Pemko Tanjungpinang akan sesegera mungkin melunasi seluruh kegiatan yang belum bisa dibayarkan tahun 2023 lalu,” tegasnya.

Selain itu, Zulhidayat juga menegaskan bahwa kas Pemko Tanjungpinang saat ini dalam kondisi aman. Pihaknya bahkan telah menyisihkan anggaran sebesar Rp10 miliar untuk membayar kewajiban Pemko Tanjungpinang pada Januari 2024 ini.

“Rp10 miliar itu untuk bayar listrik, Jamkesda dan lainnya. Kalau listrik jalan tak nyala, bahaya. Jadi, ini harus kita antisipasi dengan anggaran itu, supaya kegiatan di tengah masyarakat lancar,” pungkasnya.

Berikut rincian anggaran tunda bayar yang berada di 22 OPD tersebut:

1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Rp99.500.000,-

2. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Rp605.452.440,-

3. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Rp773.685.218,-

4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Rp95.300.000,-

5. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Rp657.075.197,-

6. Dinas Komunikasi dan Informatika Rp62.459.458,-

7. Dinas Lingkungan Hidup Rp2.525.612.158,-

8. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp13.697.377.378,-

9. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Rp242.707.200,-

10. Dinas Pendidikan Rp1.040.687.770,-

11. Dinas Perhubungan Rp779.566.490,-

12. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Rp188.500.000,-

13. Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Rp132.086.000,-

14. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertamanan Rp3.928.883.553,-

15. Dinas Sosial Rp319.800.000,-

16. Kecamatan Bukit Bestari Rp199.043.388,-

17. Kecamatan Tanjungpinang Barat Rp100.599.300,-

18. Kecamatan Tanjungpinang Kota Rp420.737.800,-

19. Kecamatan Tanjungpinang Timur Rp687.060.671,-

20. Satuan Polisi Pamong Praja Rp489.899.810,-

21. Sekretariat Daerah Rp1.162.059.500,-

22. Sekretariat DPRD Rp2.746.499.704,-

Penulis/Editor: Albet

Pos terkait