Serahkan DPA 2024, Pj Wali Kota Tanjungpinang Minta Kegiatan OPD Mengacu pada Program Prioritas

Pj Wali Kota Tanjungpinang Hasan menyerahkan Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) di Aula Sultan Sulaiman Badrul Alamsyah, Kantor Wali Kota Tanjungpinang, Rabu (10/1/2024). Foto: Prokompim Tanjungpinang untuk Kabartiga.id

KABARTIGA.ID, Tanjungpinang – Penjabat (Pj) Wali Kota Tanjungpinang, Hasan mengingatkan ke seluruh kepala satuan kerja perangkat daerah agar melaksanakan kegiatan mengacu pada program prioritas pemerintah.

Hasan menyebutkan, saat ini pemerintah gencar melakukan upaya untuk pengendalian inflasi, penurunan stunting, dan pengentasan angka kemiskinan.

Bacaan Lainnya

“Ini pedoman bagi masing-masing OPD untuk melaksanakan kegiatan di tahun ini,” kata Hasan disela acara penyerahan Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) di Aula Sultan Sulaiman Badrul Alamsyah, Kantor Wali Kota Tanjungpinang, Rabu (10/1/2024).

Hasan menjabarkan, APBD Kota Tanjungpinang tahun ini ditekankan pada pengendalian inflasi dengan menjaga stabilitas harga barang kebutuhan pokok di pasar. Kemudian pengalokasian anggaran untuk stimulus ekonomi dan pemberian bantuan sosial kepada masyarakat.

Selain itu, ia juga meminta OPD untuk melakukan antisipasi terhadap dampak dari fenomena super El Nino.

“Lakukan penyederhanaan prosedur dan tata kelola khususnya dalam hal pelayanan perizinan bagi investor,” tuturnya.

Kemudian, Hasan juga meminta jajarannya untuk memberikan dukungan kepada KPU dan Bawaslu dalam menyukseskan Pemilu 2024 tanpa melakukan intervensi apapun serta memastikan netralitas ASN terjaga.

“Percepatan penyelesaian permasalahan jika terjadi percikan-percikan yang berkaitan politik,” imbuhnya.

“Serta dukungan atas prioritas pemerintah seperti penurunan kemiskinan ekstrem pemberantasan stunting dan hilirisasi industri,” sambungnya.

Penyerahan DPA tersebut ditandai dengan penandatanganan perjanjian kinerja dan akan dilakukan evaluasi sesuai amanat Menteri Dalam Negeri (Mendagri) agar dapat dilakukan sesuai prosedur.

“Kami berpesan kepada kepala dinas yang menjalankan ini agar selalu memegang teguh prinsip kehati-hatian, transparansi dan bertanggungjawab,” pungkasnya.

Diketahui beberapa OPD yang memiliki DPA yang paling tinggi adalah Dinas Pendidikan sebesar Rp270 miliar, Dinas Kesehatan  Rp152 miliar, Dinas PUPR Rp69 miliar, Disperkim Rp53 miliar serta BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Rp49 miliar.

Penulis/Editor: Albet

Pos terkait