Seleksi CPNS dan PPPK 2024 Dilaksanakan Secara Bertahap, Dimulai Maret Mendatang

Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Haryomo Dwi Putranto. Foto: Dok BKN RI untuk Kabartiga.id

KABARTIGA.ID, JakartaBadan Kepegawaian Negara (BKN) akan melaksanakan seleksi calon aparatur sipil negara (CASN) 2024 secara bertahap. Hal itu dilakukan untuk menampung 2,3 juta formasi bagi calon pegawai negeri sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Haryomo Dwi Putranto memastikan bahwa pemerintah akan membuka 2,3 juta formasi CASN sesuai arahan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo.

Bacaan Lainnya

“Untuk menampung formasi tersebut, BKN akan menyelenggarakan seleksi CASN 2024 dalam 3 periode,” kata Haryomo dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI bersama perwakilan Kementerian PANRB di Gedung DPR Jakarta, Rabu (17/1/2024).

Haryomo menyebutkan bahwa pengumuman dan seleksi administrasi rekrutmen CPNS dan seleksi kedinasan pada periode I akan dimulai pada minggu ketiga bulan Maret 2024.

Pada Periode II akan dilaksanakan pengumuman dan seleksi administrasi penerimaan CPNS dan PPPK yang akan dilaksanakan pada bulan Juni 2024. Sedangkan pada Periode III akan dilaksanakan pengumuman dan seleksi administrasi penerimaan CPNS dan PPPK pada bulan Agustus 2024.

Selain itu, Haryomo menambahkan bahwa pada pelaksanaan seleksi CASN 2023, terdapat beberapa catatan dari tim Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) sebagai bahan evaluasi.

Pertama, pada fase seleksi administrasi ditemukan bahwa Pansel Instansi tidak akurat dalam melakukan verifikasi baik pada kualifikasi pendidikan, sertifikasi yang tidak valid, pengalaman kerja, dan NIK yang tidak ditemukan.

“Kedua, pada fase pelaksanaan seleksi masih terdapat praktik perjokian,” tuturnya.

Ketiga, pada fase hasil seleksi, konversi nilai CAT sebagai dampak dilaksanakannya Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan (SKTT) adalah nilai CAT ≥50%, nilai SKTT ≤50% (norma umum), dan nilai CAT 70% + nilai SKTT 30% (guru).

“Tidak hanya itu, proses Daftar Riwayat Hidup (DRH) terhambat karena terbatasnya kapasitas fasilitas kesehatan untuk pemeriksaan kesehatan peserta yang lulus, khususnya di daerah 3T,” pungkasnya.

Penulis/Editor: Albet

Pos terkait