Dorong Pembahasan RUU DKJ, Tito Karnavian Ingin Jakarta Seperti New York dan Sydney

Tugu Monas di Jakarta. Foto: Albet

KABARTIGA.ID, JakartaMenteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian mengungkapkan harapannya agar Daerah Khusus Jakarta dapat menjadi pusat ekonomi yang mirip dengan kota besar di Amerika dan Australia.

“Dorongan kami adalah agar Kota Jakarta menjadi salah satu pusat utama dalam bidang perekonomian, jasa, perbankan, dan sektor lainnya,” kata Tito dalam Rapat Kerja Badan Legislasi DPR RI di Jakarta, pada Rabu (13/3/2024).

Bacaan Lainnya

“Intinya, kami ingin Jakarta memiliki posisi yang setara dengan New York di Amerika atau Sydney dan Melbourne di Australia,” sambungnya.

Tito menegaskan bahwa diperlukan komitmen bersama antara DPR, DPD, dan pemerintah untuk mewujudkan Jakarta sebagai kota kelas dunia atau kota global.

“Kami ingin Jakarta tidak hanya bersaing atau memiliki daya saing di tingkat regional Asia Tenggara, tetapi juga dapat bersaing dengan kota-kota maju lainnya di dunia,” tambahnya.

Dalam konteks ini, Tito juga menyampaikan bahwa pemerintah menyetujui dilakukannya pembahasan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) sebagai bagian dari implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN).

“Kami, atas nama pemerintah, menyetujui untuk memulai pembahasan lebih lanjut bersama-sama terkait dengan RUU tentang Daerah Khusus Jakarta, dengan tetap memperhatikan keselarasan dan konsistensi dengan peraturan perundang-undangan terkait,” ungkapnya.

Tito juga menyampaikan harapan bahwa pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) dapat segera diselesaikan untuk memberikan kepastian hukum terkait status Ibukota Jakarta.

“Kita harus tetap konsisten dengan amanat dalam UU IKN (Ibu Kota Negara), dimana Pasal 41 ayat 2 mengamanatkan bahwa revisi UU Daerah Khusus Jakarta dilaksanakan paling lambat 2 tahun setelah UU IKN diundangkan,” kata Tito.

Mantan Kapolri ini juga menegaskan, UU IKN telah disahkan pada 15 Februari 2022, sehingga revisi UU tentang DKJ seharusnya telah selesai pada 15 Februari 2024. Oleh karena itu, dia mendorong agar DPR RI segera menyelesaikan pembahasan revisi regulasi tersebut.

Selain itu, pihaknya juga telah menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) kepada DPR RI pada Januari 2024. Namun, pembahasan tersebut ditunda karena adanya pelaksanaan Pemilu 2024 pada 14 Februari 2024.

Dengan dilakukannya pembahasan selama masa sidang ini, diharapkan revisi dapat segera rampung, mengingat masih ada waktu hingga masa sidang berakhir pada 4 April 2024.

Sumber: InfoPublik
Editor: Albet

Pos terkait