KABARTIGA.ID, Batam – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Pemerintahan Se-Wilayah Sumatera Tahun 2025 yang digelar di Ballroom Swissbell Harbour Bay, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Ahad (21/9/2025).
Turut hadir Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan RI Tommy Andana, serta Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad. Rakor juga diikuti para gubernur se-Sumatera, Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura, bupati/wali kota se-Kepri, pejabat tinggi Madya Kemendagri dan Kementerian Perdagangan, serta kepala OPD dari daerah se-wilayah Sumatera.
Dalam arahannya, Mendagri Tito menegaskan pentingnya rakor sebagai wadah sinkronisasi program pembangunan daerah dengan kebijakan pemerintah pusat, khususnya untuk mendukung percepatan program Presiden Prabowo Subianto.
“Sinergi dan koordinasi adalah kunci utama. Semua pemerintah daerah harus bisa mencapai tujuan bersama, yakni kesejahteraan masyarakat di wilayahnya masing-masing,” ujar Tito.
Ia juga menyampaikan langkah strategis yang dapat ditempuh daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Di antaranya efisiensi anggaran, menggali potensi pendapatan tanpa membebani masyarakat kecil, menghidupkan sektor swasta terutama UMKM, serta cerdas menangkap setiap program prioritas dari pemerintah pusat.
Sementara itu, Gubernur Kepri Ansar Ahmad menyampaikan apresiasi kepada Mendagri karena Batam dipilih menjadi tuan rumah Rakor Pemerintahan Wilayah Sumatera 2025. Ia menekankan posisi strategis Kepri yang memiliki akses pasar luas hingga ke Singapura, meski masih menghadapi keterbatasan dalam pemenuhan komoditas.
“Kita berharap rakor ini dapat memberikan solusi bagaimana memanfaatkan peluang memasok kebutuhan ke negara tetangga, seperti daging ayam, telur, sayur, dan komoditas lain dari wilayah Sumatera,” ungkap Ansar.
Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda menambahkan, pihaknya siap menjadi jembatan antara pemerintah pusat dan daerah, terutama dalam hal pembahasan anggaran. Ia menegaskan pentingnya pengelolaan anggaran yang bijak agar benar-benar menyentuh kepentingan publik.
“Sehingga berkurangnya Transfer ke Daerah (TKD) dari pusat tidak mengganggu keuangan di daerah, khususnya untuk sektor pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur,” tegasnya.
