KABARTIGA.ID, Kepulauan Riau – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) meraih penghargaan terbaik kedua tingkat nasional untuk kategori Pemerintah Provinsi dalam pengelolaan kepegawaian tahun 2025. Penghargaan tersebut diberikan dalam ajang BKN Award 2025 yang disejalankan dengan Rakornas Kepegawaian 2025 di Ballroom Hotel Pullman, Jakarta, Rabu (19/11/2025).
Penghargaan diterima oleh Wakil Gubernur Kepri, Nyanyang Haris Pratamura, bersama para penerima penghargaan dari kategori lainnya. Pada kategori Pemerintah Provinsi, Kepri menempati posisi kedua, di bawah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai peringkat pertama, serta diikuti Pemerintah Provinsi Gorontalo di posisi ketiga.
Tahun ini, BKN Award memberikan penghargaan untuk lima kategori, yakni Kementerian; Lembaga, LPNK, LMS, dan Lembaga Negara; Pemerintah Provinsi; Pemerintah Kota; dan Pemerintah Kabupaten. Penghargaan diserahkan oleh Kepala BKN, Prof. Dr. Zudan Arif Fakhrulloh, SH, MH, didampingi sejumlah menteri, kepala badan, dan anggota DPR RI.
Daftar Penerima BKN Award 2025:
Kategori Kementerian:
-
Kementerian PPN/Bappenas
-
Kementerian Sosial
-
Kementerian Komunikasi dan Digital
Kategori Lembaga, LPNK, LMS, Lembaga Negara:
-
LKPP
-
Lembaga Administrasi Negara
-
Badan Siber dan Sandi Negara
Kategori Pemerintah Provinsi:
-
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
-
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
-
Pemerintah Provinsi Gorontalo
Kategori Pemerintah Kota:
-
Pemerintah Kota Tangerang
-
Pemerintah Kota Bogor
-
Pemerintah Kota Yogyakarta
Kategori Pemerintah Kabupaten:
-
Pemerintah Kabupaten Sleman
-
Pemerintah Kabupaten Ngawi
-
Pemerintah Kabupaten Gresik
BKN Award merupakan penghargaan tahunan yang diberikan Badan Kepegawaian Nasional untuk menilai dan mengapresiasi kinerja instansi pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan manajemen ASN. Penghargaan ini menjadi simbol pengakuan terhadap komitmen instansi dalam menerapkan sistem merit serta mendorong reformasi birokrasi berkelanjutan.
Penilaian dilakukan berdasarkan berbagai aspek, termasuk implementasi norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) manajemen ASN, serta pemanfaatan sistem informasi dan manajemen kinerja. Ajang ini dihadiri oleh sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih, kepala lembaga, gubernur, wali kota, dan bupati dari seluruh Indonesia.
