KABARTIGA.ID – Indonesia kembali disuguhi panggung diplomasi dagang yang tampak manis di permukaan, tapi menyimpan duri di dalamnya. Kesepakatan antara Presiden Indonesia dan Donald Trump yang kembali bersuara keras dalam urusan dagang dunia. Mengesahkan tarif 19 persen atas ekspor Indonesia ke Amerika Serikat. Sebuah angka yang ‘ditawar’ turun dari ancaman semula, 32 persen.
Tapi apakah ini kemenangan? Atau bentuk penyerahan diri yang dibungkus diplomasi?
Berkedok Kerja Sama, Bertabur Ketimpangan
Fakta di meja: Indonesia sepakat membayar tarif 19% atas ekspor ke AS, namun memberi tarif nol persen untuk produk-produk AS yang masuk ke pasar domestik. Ditambah komitmen membeli US$15 miliar energi dan US$4,5 miliar produk pertanian, serta 50 unit Boeing. Kesepakatan ini tampak lebih menguntungkan satu pihak yaitu Amerika.
Retorika “demi menjaga hubungan dagang” kerap dijadikan alasan utama. Padahal, dalam kacamata jernih, ini bentuk ketimpangan nyata. Apakah Indonesia sedang membeli kestabilan dengan menjual martabatnya di meja dagang global?
Kebijakan Trump: Proteksi Diri, Penjajahan Ekonomi Baru
Trump, sejak dulu, menonjol dengan slogan “America First”. Ia bukan negosiator dagang, tapi pemaksimulan ekonomi. Tarif 19% bukanlah negosiasi, tapi tekanan politik yang dibungkus logika ekonomi. Kita dipaksa membeli lebih banyak, membuka pasar lebih lebar, sambil membayar lebih tinggi untuk bisa masuk pasar mereka.
Dan semua ini terjadi tanpa jaminan ekspor kita akan bertahan di sana. Jika di masa depan Trump merasa “Indonesia tidak patuh”, tarif bisa saja naik kembali. Lalu, siapa yang rugi?
Ke Mana Arah Nasionalisme Ekonomi Kita?
Presiden kita menyebut ini sebagai “kemajuan signifikan”. Tapi rakyat bertanya: kemajuan untuk siapa? Untuk petani kecil yang tersingkir karena banjirnya produk pertanian AS? Untuk industri penerbangan nasional yang dibayang-bayangi dominasi Boeing? Untuk UMKM yang kini menghadapi beban tarif tambahan?
Jika nasionalisme hanya digunakan untuk retorika kampanye, tanpa keberanian melawan tekanan global, maka kita sedang berjalan mundur. Negara besar bukan negara yang tunduk, tapi negara yang tahu kapan harus berkata tidak.
Kita Butuh Lebih dari Sekadar Diplomasi Lembut
Ini saatnya bangsa ini bicara tegas. Bukan hanya menerima apa yang disodorkan, tapi mulai menyodorkan syarat, mengunci komitmen tertulis, dan menjaga marwah ekonomi nasional.
Kesepakatan ini bukan akhir. Ini awal dari uji nyali kita sebagai bangsa. Apakah kita akan terus menari di bawah irama Washington, atau mulai menggubah simfoni kita sendiri?
“Tarif bisa dibayar, tapi kedaulatan tak boleh ditawar.” Alam Syarizal
