KABARTIGA.ID – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hadir dengan semangat luhur: menekan angka malnutrisi dan stunting dengan menyediakan makanan bergizi bagi anak sekolah, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Dalam visi kebijakan publik, program ini sejatinya menjadi pilar penting bagi ketahanan gizi generasi mendatang.
Namun, sejak diluncurkan secara luas pada 2025, berbagai persoalan mulai muncul di lapangan. Serangkaian kasus keracunan, kontrak yang kontroversial, hingga lemahnya pengawasan membuat publik bertanya-tanya: apakah MBG merupakan kegagalan program, atau sekadar keterpaksaan yang dibebankan pada masyarakat tanpa kesiapan yang matang?
Kasus Bintan: Keracunan dan Surat Tutup Mulut
Di Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, muncul laporan sejumlah murid yang diduga mengalami keracunan usai mengonsumsi menu MBG. Ironisnya, publik digegerkan oleh keberadaan surat perjanjian antara pengelola MBG (SPPG) dan pihak sekolah. Surat tersebut bukan hanya mengatur soal teknis, tetapi juga memuat klausul yang mengharuskan sekolah tidak mempublikasikan insiden, serta menanggung ganti rugi atas peralatan makan yang rusak.
Bagi banyak orang tua, hal ini menimbulkan kesan kuat adanya upaya mengatur narasi sekaligus mengalihkan tanggung jawab. Alih-alih menghadirkan perlindungan, program justru tampak menekan pihak sekolah dan wali murid agar diam. Kasus ini bukan hanya soal teknis makanan, melainkan juga soal tata kelola dan akuntabilitas.
Insiden serupa ternyata tidak berhenti di Bintan. Sejumlah daerah lain, termasuk di Jawa Barat, juga mencatat kasus keracunan massal terkait menu MBG. Beberapa anak bahkan harus mendapatkan perawatan medis.
Rangkaian peristiwa ini memperlihatkan pola berulang: standar kebersihan dapur sentra belum seragam, rantai pasok bahan pangan rentan, sementara prosedur pengawasan tidak dijalankan dengan konsisten. Celah tersebut membuat risiko keracunan selalu terbuka, apalagi di wilayah dengan kapasitas sumber daya terbatas.
Kegagalan Implementasi, Bukan Kegagalan Ide
Patut ditegaskan, MBG tidak gagal dari sisi ide. Memberikan gizi gratis bagi anak-anak adalah niat baik yang relevan dengan tantangan bangsa. Akan tetapi, kegagalan justru terjadi pada tahap implementasi.
Setidaknya ada empat titik lemah yang menonjol:
- Standar operasional tidak seragam. SOP penyimpanan bahan, distribusi, hingga higienitas dapur berbeda di tiap daerah.
- Kontrak timpang. Adanya klausul kerahasiaan dan ganti rugi yang memberatkan sekolah/orang tua memperlihatkan ketidakadilan relasi kuasa.
- Pengawasan lemah. Audit mutu, uji laboratorium, serta transparansi distribusi pangan belum konsisten.
- Kesiapan sumber daya lokal. Keterlibatan UMKM tanpa standar pelatihan memadai menurunkan kualitas layanan.
Dengan kondisi itu, sulit menyebut MBG sebagai “gagal total”, namun jelas terdapat kegagalan tata kelola yang berbahaya bagi penerima manfaat.
Keterpaksaan yang Terselubung
Kesan keterpaksaan muncul dalam dua dimensi. Pertama, secara administratif, sekolah dan orang tua dipaksa menandatangani perjanjian kontroversial yang menutup ruang kritik. Kedua, secara programatis, daerah dipaksa menjalankan program dengan skala nasional meski infrastruktur dan tenaga belum siap.
Masyarakat sebenarnya tidak menolak esensi program, siapa pun setuju bahwa anak-anak perlu makanan bergizi. Namun, cara pelaksanaannya membuat publik merasa dipaksa tunduk pada sistem yang rapuh.
Implikasi Kebijakan: Dari Krisis Menuju Koreksi
Ada beberapa langkah mendesak yang perlu dilakukan pemerintah:
Evaluasi independen. Audit layanan dapur, uji laboratorium makanan, serta penelitian epidemiologis wajib dilakukan secara terbuka.
Transparansi kontrak. Semua klausul harus adil dan tidak boleh membebankan tanggung jawab secara sepihak pada sekolah/orang tua.
Standarisasi nasional. Pelatihan higienitas, sertifikasi dapur, serta uji mutu berkala mesti diwajibkan.
Skema bertahap. Program sebaiknya dimulai dengan pilot project terbatas sebelum ekspansi nasional, agar risiko kerugian massal dapat ditekan.
Menyelamatkan Niat Baik
Program MBG adalah niat baik dengan amunisi kebijakan yang lemah. Jika dibiarkan tanpa koreksi, ia bisa berubah dari solusi menjadi bencana, dari perlindungan menjadi keterpaksaan.
Karena itu, pemerintah tidak boleh sekadar mempertahankan citra keberhasilan. Yang lebih penting adalah memastikan program benar-benar memberi manfaat, bukan menambah derita. MBG harus segera dievaluasi, diperbaiki, dan dikomunikasikan dengan transparan.
Masyarakat berhak mendapat kepastian bahwa makanan yang disebut “bergizi” itu benar-benar aman dan sehat, bukan sekadar jargon politik.
