KABARTIGA.ID, Tanjungpinang – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) tengah melakukan identifikasi terhadap sejumlah pelabuhan ilegal yang diduga kuat menjadi jalur penyelundupan orang ke luar negeri.
Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, mengungkapkan bahwa dirinya baru-baru ini menerima data terkait aktivitas perdagangan orang di tahun 2025. Dalam laporan tersebut, tercatat ada 10 pelabuhan tidak resmi yang kerap digunakan sebagai jalur keluar masuk penyelundupan orang, dan tujuh di antaranya berada di wilayah Kepri.
“Total ada 10 pelabuhan, tapi 7 di antaranya berada di Kepri. Lokasinya tersebar di berbagai daerah di provinsi ini,” ujar Ansar, Minggu (27/7).
Menurut Ansar, identifikasi ini merupakan bagian dari langkah konkret pemerintah dalam menanggulangi Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Pemprov Kepri telah membentuk Gugus Tugas TPPO yang bekerja sama dengan aparat kepolisian serta sejumlah instansi terkait.
“Kita sudah bentuk gugus tugas TPPO bersama kepolisian dan stakeholder lainnya. Sekarang kita fokus pada identifikasi lokasi pelabuhan, setelah itu baru dilakukan tindakan tegas,” jelasnya.
Ia juga menekankan pentingnya peran serta masyarakat dalam mendukung upaya pemberantasan pelabuhan ilegal. Ansar meminta masyarakat untuk tidak ragu melapor jika mengetahui adanya aktivitas mencurigakan yang mengarah pada perdagangan orang.
“Masyarakat yang mengetahui lokasi atau aktivitas mencurigakan bisa segera melaporkannya ke pihak kepolisian atau aparat penegak hukum lainnya. Pasti akan segera ditindak tegas,” pungkasnya.
