KABARTIGA.ID, Tanjungpinang – Komisi II DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Provinsi Kepulauan Riau, Senin (29/9/2025). Kunjungan ini difokuskan pada pengawasan pengelolaan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) serta evaluasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor pertanahan.
Rombongan dipimpin Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf bersama Wakil Ketua Aria Bima. Turut serta sejumlah anggota DPR RI, di antaranya Deddy Yevri Hanteru Sitorus, Bob Andika, Ahmad Irawan, Taufan Pawe, Agustina Mangande, Ahmad Wazir Noviadi, Ujang Bey, Indrajaya, Ali Ahmad, Wahyudin Noor Alu, dan Rusda Mahmud. Sekretaris BNPP Komjen Pol. Makhruzi Rahman juga hadir dalam rombongan.
Kedatangan mereka disambut langsung oleh Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura di Bandara Raja Haji Fisabilillah, Tanjungpinang.
Dalam arahannya, Ketua Tim Kunker Dede Yusuf menekankan posisi strategis Kepri sebagai beranda depan NKRI.
“Ada banyak hal yang perlu dikawal, mulai dari perdagangan ilegal, human trafficking, hingga peredaran narkoba. Kepri juga berstatus FTZ, sehingga perlu dijaga agar investasi dapat berkembang dan menunjang perekonomian,” ujarnya.
Selain isu perbatasan, Komisi II DPR juga menyoroti kinerja sektor pertanahan di Kepri. Hingga periode 2022–2025, realisasi PNBP sektor pertanahan tercatat Rp31,926 miliar atau 86 persen dari target, sementara capaian 7 layanan prioritas BPN di seluruh kabupaten/kota Kepri mencapai 95,97 persen.
Wagub Kepri Nyanyang dalam sambutannya menjelaskan kondisi geografis Kepri yang terdiri dari 2.028 pulau, dengan 22 di antaranya berstatus pulau terdepan.
“Kepri berbatasan langsung dengan Vietnam, Kamboja, Malaysia, dan Singapura. Saat ini baru ada satu PLBN yang berdiri, yaitu PLBN Serasan di Natuna. PLBN bukan hanya simbol kedaulatan negara, tetapi juga instrumen pembangunan dari wilayah terluar,” jelasnya.
Nyanyang menyampaikan apresiasi atas kunjungan kerja Komisi II DPR RI dan berharap dukungan pemerintah pusat dalam memperkuat daya saing ekonomi daerah.
“Kunjungan ini menjadi spirit untuk mendorong peningkatan pembangunan dan ekonomi Kepri. Kami juga berharap dukungan agar segera diterbitkan Keppres FTZ menyeluruh di Batam, Bintan, dan Karimun,” katanya.
