KABARTIGA.ID, Jakarta – Polri mengerahkan raturan ribu personel gabungan dalam Operasi Mantap Brata 2023-2024. Operasi yang berlangsung selama 222 hari ini untuk pengamanan Pemilu 2024.
Operasi Mantap Brata ini dimulai pada 19 Oktober 2023 sampai dengan 20 Oktober 2024.
“Guna mengamankan Pemilu 2024 maka Polri didukung TNI, kementerian lembaga, instansi terkait dan Mitra Kamtibmas lainnya,” kata Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam apel gelar pasukan Operasi Mantap Brata 2023-2024 di Monas, Jakarta Pusat, Selasa (17/10/2023).
Listyo mengatakan, operasi itu melibatkan sekitar 261.695 personel dari seluruh Indonesia. Polri pun telah membuat pola pengamanan pemilu berdasarkan zonasi wilayah.
“Diikuti oleh 261.695 personel di seluruh Indonesia guna mengamankan seluruh tahapan pemilu,” katanya.
“Polri juga telah membentuk pola pengamanan sistem wilayah/zonasi bagi personel Korps Brimob Polri dan Dalmas Nusantara, di mana untuk Korps Brimob Polri terbagi dalam 4 wilayah sedangkan untuk Dalmas Nusantara terbagi dalam 7 zonasi,” sambungnya.
Selain itu, Polri menyiapkan 2.000 personel Brimob Power on Hand Kapolri dengan dukungan 8.500 personel Dalmas Nusantara.
“Bukan hanya itu, Polri juga menyiapkan 2.000 personel Brimob Power on Hand Kapolri serta 8.500 personel Dalmas Nusantara yang siap dimobilisasi kapan pun dan di mana pun ke seluruh wilayah Indonesia,” tuturnya.
Baca juga: Bamsoet Dipelintir Berbagai Pihak Terkait Pemberitaan Penundaan Pemilu 2024
Sebagai dukungan terhadap Operasi Mantap Brata 2023-2024, Polri juga menggelar Operasi Nusantara Cooling System 2023-2024 untuk membangun narasi besar ‘Persatuan dan Kesatuan, serta Kemajuan Bangsa di Atas Kepentingan Kelompok.
Operasi Nusantara Cooling System 2023-2024 sebagai langkah preventif untuk mengantisipasi polarisasi yang mungkin timbul akibat isu-isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) selama Pemilu 2024.
Kapolri menjelaskan bahwa Operasi Nusantara Cooling System 2023-2024 bertujuan untuk menghindari penyebaran berita palsu yang dapat memengaruhi persatuan masyarakat.
Baca juga: Presiden Minta TNI-Polri Dukung Transformasi Ekonomi dan Digital
Dalam kerangka operasi ini, terdapat satuan tugas (satgas) yang akan mengawasi kegiatan terkait politik uang dan menjaga stabilitas selama Pemilu 2024.
“Kami bertekad untuk mengantisipasi polarisasi yang dapat disebabkan oleh hoaks, isu SARA, propaganda ‘firehose of falsehood’, dan kampanye hitam dengan dukungan dari Satgas Anti-Money Politics serta Satgas Pemilu Damai,” tegasnya.
Lebih lanjut, Listyo menambahkan, koordinasi, komunikasi, dan pertukaran informasi akan didukung oleh Command Center dari Mabes Polri hingga Polda di seluruh Indonesia, yang bertindak sebagai pusat kendali untuk mengintegrasikan data dan informasi serta mengatur personel pengamanan dari pusat hingga daerah.
Sumber: Infopublik.id
Editor: Albet
