KABARTIGA.ID, Jakarta, 18 Juni 2025 – Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) menegaskan pentingnya kemandirian pangan sebagai fondasi utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional hingga 8 persen serta mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Hal itu disampaikan dalam diskusi publik bertajuk “Mendorong Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen melalui Asta Cita Kemandirian Pangan dan Pencapaian SDGs” yang digelar di Jakarta, Rabu (18/6).
Diskusi ini menghadirkan perwakilan pemerintah, BUMN, akademisi, praktisi pangan, dan organisasi masyarakat sipil untuk membahas strategi konkret dalam memperkuat ekosistem pangan nasional.
Ketua Panitia kegiatan, Viviana Hanifa, SP., M.Si., menyebut bahwa kemandirian pangan bukan sekadar agenda ekonomi, tetapi menyangkut martabat dan masa depan bangsa.
“Kemandirian pangan adalah harga diri bangsa. Inilah bentuk tanggung jawab moral dan intelektual kita kepada petani, nelayan, dan generasi berikutnya,” ujar Viviana.
Sekretaris Jenderal Majelis Nasional KAHMI, yang juga Staf Khusus Menpora RI, Syamsul Qomar, menambahkan bahwa agenda ketahanan pangan harus melibatkan berbagai sektor.
“Pemerintah, BUMN, swasta, hingga masyarakat sipil harus bergandengan tangan. Ini bukan lagi sekadar diskusi, tapi panggilan untuk bergerak bersama,” tegasnya.
Perlu Paradigma Baru
Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan dan Ketahanan Pangan Kemenko Pangan, Widiastuti, SE., M.Si., menekankan bahwa sektor pangan rakyat harus menjadi prioritas dalam pembangunan ekonomi. Menurutnya, ketergantungan pada sektor industri dan keuangan perlu diimbangi dengan penguatan fondasi dari bawah.
“Ekonomi nasional perlu dibangun dari sawah, laut, dan dapur rakyat. Di situlah letak keberlanjutan dan pemerataan,” katanya.
Senada dengan itu, Dr. Ir. Budi Waryanto, M.Si. dari Badan Pangan Nasional menilai bahwa tata kelola pangan harus berbasis data dan memperkuat kelembagaan. Hal ini penting untuk menjamin ketahanan pangan dalam menghadapi tantangan global.
Adapun Prof. Dr. Sudarsono Hardjosoekarto dari Direktur SDM dan Umum Perum Bulog menyebut perlunya kampanye nasional untuk mencintai produk lokal, terutama beras sebagai pangan pokok. Menurutnya, keberpihakan terhadap produk dalam negeri adalah bentuk nasionalisme konkret yang dapat dilakukan setiap hari.
“Mengonsumsi beras lokal adalah bentuk cinta tanah air yang sederhana, tapi berdampak besar bagi petani,” ujarnya.
Rekomendasi Terpadu: Teknologi dan Nasionalisme Pangan
Diskusi ini menghasilkan serangkaian rekomendasi strategis yang memadukan pendekatan teknokratik dengan semangat keberpihakan terhadap rakyat. Di antaranya, digitalisasi rantai pasok pangan nasional dari hulu ke hilir, integrasi dan pemanfaatan big data antar-lembaga untuk distribusi yang lebih efisien dan merata, serta penguatan posisi petani dan nelayan dalam skema nilai tambah ekonomi nasional. Forum juga menyoroti pentingnya penyederhanaan regulasi yang selama ini tumpang tindih dan memperlambat akses ke sumber daya produksi serta pasar. Tak kalah penting, kampanye nasional untuk mencintai produk lokal. Seperti konsumsi beras dari petani sendiri, didorong sebagai bentuk nasionalisme keseharian yang mampu memperkuat loyalitas pasar domestik, meningkatkan kesejahteraan produsen lokal, dan memperkuat ketahanan pangan dari sisi permintaan. Dari teknologi hingga kesadaran publik, semua unsur ini dirajut dalam satu visi: mewujudkan Indonesia yang berdaulat pangan dan berkelanjutan secara ekonomi.
Arah Baru Gerakan Intelektual Muslim untuk Bangsa
Diskusi ini menjadi penanda bahwa KAHMI tak ingin hanya menjadi penonton dalam peta besar kebijakan nasional. Di tengah tantangan global dari krisis iklim hingga ketegangan geopolitik pangan adalah benteng terakhir bangsa. Dan KAHMI bersiap berdiri di barisan depan untuk menjaganya.
KAHMI meyakini, pertumbuhan ekonomi 8 persen bukan hanya soal target statistik, tetapi hasil dari pembangunan yang berpihak pada rakyat, dimulai dari tanah yang digarap petani, laut yang dijaga nelayan, hingga dapur-dapur rumah tangga yang terisi pangan sehat, lokal, dan berkelanjutan.
Forum ini diakhiri dengan seruan bersama untuk menyusun rekomendasi strategis yang akan disampaikan kepada pemerintah sebagai bentuk advokasi berkelanjutan dari gerakan intelektual Muslim untuk Indonesia yang berdaulat dan berkelimpahan.
