KABARTIGA, TANJUNGPINANG – Pemerintah pada 9 Mei 2022 telah menetapkan daerah wabah Mulut dan Kuku (PMK) hewan ternak pertama di Indonesia sejak tahun 1990 dimana Indonesia telah ditetapkan sebagai wilayah bebas PMK. PMK pada tahun 2022 ini awalnya mewabah di 4 Kabupaten di Provinsi Jawa Timur.
Untuk itu demi pencegahan dan antisipasi masuknya wabah PMK di Kepri, Gubernur Ansar Ketua Rapat Koordinasi bersama Balai Karantina Pertanian Kelas II Tanjungpinang, BPS Kepri, dan Dinas Pertanian dan Kesehatan Hewan Kabupaten Kota se-Kepri di Rupatama Kantor Gubernur Kepri, Dompak, Senin (23/5).
Sebagai bentuk respons cepat Gubernur Ansar untuk mengantisipasi PMK yakni telah membentuk Satgas penanganan PMK di Provinsi Kepri dengan Sekdaprov Kepri Adi Prihantara ditugaskan sebagai Ketua Pelaksana.
PMK merupakan penyakit yang menyerang hewan berkuku belah dengan gejala Ditemukan lepuh yang berisi cairan atau luka yang terdapat pada lidah gusi, hidung dan teracak/kuku hewan, hewan tidak mampu berjalan (pincang), air liur berlebihan dan hilang nafsu makan. Namun PMK tidak menular kepada manusia.
Gubernur mengungkapkan urgensi rakor ini selain bagaimana mengantisipasi agar PMK tidak sampai ke Kepri, juga bagaimana dalam jangka pendek dapat memenuhi kebutuhan hewan qurban di Kepri sebelum Hari Raya Idul Adha dan kebutuhan harian masyarakat.
Karena mewabahnya PMK ini dekat dengan Hari Raya Idul Adha, pemenuhan kebutuhan hewan qurban juga menjadi prioritas. Bagaimana kita memenuhi kebutuhan hewan qurban dari daerah yang tidak terkena wabah,” ujar Gubernur Ansar.
Sampai saat ini, sudah terdapat 15 Provinsi yang dinyatakan tertular virus PMK. Menurut Gubernur, walaupun tidak menular ke manusia, tentunya akan berdampak pada perekonomian peternak.
“Karena Kepri juga punya sentra peternakan yang harus kita lindungi, maka kita upayakan jangan sampai PMK juga mewabah di Kepri” tegas Gubernur.
Kemudian sebagai upaya pemenuhan kebutuhan hewan qurban pada Idul Adha mendatang, Gubernur Ansar meminta kabupaten kota se Kepri untuk segera mengirimkan data rasionalisasi kebutuhan hewan qurban.
“Setelah itu berdiskusi dan konkritkan bagaimana teknis datangkan hewan kurban tersebut dari provinsi lain,” pesan Gubernur.
Terkait adanya PMK ini, Gubernur juga menyatakan akan memudahkan proses hewan qurban dari daerah lain, dengan catatan wajib dibawa dari daerah yang tidak terkontaminasi PMK.
Sementara itu Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepri Rika Azmi menambahkan data dari Kabupaten Kota untuk Idul Adha tahun 2021 yang lalu, jumlah hewan qurban yang dipotong sebanyak 7.465 ekor hewan baik sapi, kambing, dan domba.
“Sedangkan sampai saat ini ketersediaan hewan qurban di Kepri sebanyak 5.708 ekor. Dimana berkaca dari tahun lalu, masih ada kekurangannya. Inilah yang akan kita carikan solusi untuk memenuhi kebutuhan hewan qurban tahun ini,” tulisnya.
Sumber: Setkab
