KABARTIGA.ID, TANJUNGPINANG – Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri dalam memperkuat pembangunan sektor kesehatan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah.
Salah satu langkah yang menjadi perhatian Pemprov Kepri adalah mempercepat pelaksanaan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) agar dapat dimanfaatkan masyarakat secara maksimal.
Ansar mengatakan, kesehatan merupakan salah satu urusan wajib pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Karena itu, Pemprov Kepri mengalokasikan anggaran kesehatan lebih dari 12 persen pada tahun ini, atau berada di atas batas minimal yang diwajibkan.
“Kesehatan ini penting karena derajat kesehatan menjadi salah satu indikator indeks pembangunan manusia. Maka semua masyarakat di Kepri harus sehat,” ujar Ansar dalam kegiatan Sinergi Arah Kebijakan Kementerian Kesehatan dengan Pembangunan Kesehatan dan Upaya Percepatan Pelaksanaan Program Prioritas, Cek Kesehatan Gratis di Provinsi Kepulauan Riau, di Balairung Wan Seri Beni, Kantor Gubernur Kepri, Dompak, Jumat (11/9/2026).
Menurut Ansar, Pemprov Kepri terus melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan berbagai program prioritas pemerintah pusat, termasuk program CKG.
Ia mengakui capaian pelaksanaan CKG di Kepri masih perlu ditingkatkan. Untuk itu, ia meminta pemerintah kabupaten dan kota bersama jajaran dinas kesehatan memperkuat kolaborasi dalam mempercepat pelaksanaan program tersebut.
Ansar juga mengingatkan agar kondisi geografis Kepri sebagai daerah kepulauan tidak dijadikan alasan untuk memperlambat pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
“Kami tidak mau menyampaikan persoalan klasik karena geografi. Saya hanya perlu komitmen teman-teman bupati dan wali kota bersama dinas kesehatan provinsi dan kabupaten/kota untuk menyukseskan program ini,” katanya.
Selain mempercepat CKG, Ansar menekankan pentingnya pembangunan kesehatan yang tidak hanya berorientasi pada pengobatan, tetapi juga memperkuat aspek promotif dan preventif.
Ia turut menyoroti sejumlah persoalan kesehatan, seperti tuberkulosis (TBC), stunting dan imunisasi. Berbagai indikator kesehatan tersebut, kata Ansar, perlu dievaluasi secara berkala agar intervensi yang dilakukan pemerintah dapat berjalan lebih efektif.
Terkait stunting, Ansar menyebut hasil survei E-PPGBM menunjukkan angka stunting di Kepri berada pada kisaran 3 persen. Sementara berdasarkan survei SSGI, angkanya masih sekitar 15 persen.
Perbedaan angka tersebut, menurutnya, menjadi perhatian pemerintah untuk terus melakukan evaluasi sekaligus memperkuat intervensi dalam penanganan stunting.
Upaya pencegahan dilakukan melalui berbagai langkah, mulai dari perbaikan pola asuh, pemberian tablet tambah darah bagi anak sekolah hingga penguatan program kesehatan sejak masa kehamilan.
Perkuat Peran Masyarakat
Ansar menegaskan keberhasilan pembangunan kesehatan tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah. Peran masyarakat, organisasi kemasyarakatan, PKK, organisasi keagamaan hingga berbagai kelompok masyarakat dinilai penting untuk memperluas edukasi kesehatan hingga tingkat paling bawah.
“Program promotif dan program antisipasi harus kita perbesar supaya masyarakat tahu. Kita harus bekerja sama dengan PKK, ormas, partai politik, majelis ulama dan siapa saja. Yang penting semua menyuarakan bahwa kesehatan itu penting untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045,” ujarnya.
Ia juga meminta kader Posyandu menjadi salah satu ujung tombak dalam mengajak masyarakat memanfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan secara gratis.
Ansar berharap dukungan pemerintah pusat dapat mempercepat peningkatan layanan kesehatan di Kepri. Ia juga berharap Kepri dapat menjadi salah satu daerah percontohan dalam pelaksanaan program kesehatan nasional.
“Kita tidak bisa bekerja sendiri. Masyarakat juga harus ikut mempromosikan program ini. Mari bergerak cepat bersama, mengajak masyarakat menjaga kesehatan, melakukan pencegahan dan memanfaatkan Cek Kesehatan Gratis secara masif,” kata Ansar.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Ibu Linda Benyamin Paulus, Plt. Direktur Penyakit Menular yang juga Direktur Surveilans dan Karantina Kesehatan Kementerian Kesehatan RI Dr. Sumarjaya, Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura, Ketua TP-PKK Kepri Hj. Dewi Kumalasari Ansar, Ketua BKOW Kepri Hj. Neni Dwiyanna Nyanyang Haris Pratamura, unsur Forkopimda, para bupati/wali kota se-Kepri, pimpinan instansi vertikal, kepala OPD, pimpinan rumah sakit, Kepala Dinas Kesehatan, para camat dan lurah, serta kader Posyandu.
