KABARTIGA.ID, Tanjungpinang – DPRD Provinsi Kepulauan Riau menggelar Rapat Paripurna dalam rangka memperingati Hari Jadi ke-23 Provinsi Kepri di Ruang Rapat Utama DPRD, Rabu (24/9). Sidang dipimpin langsung Ketua DPRD Kepri Iman Sutiawan dan dihadiri Gubernur Kepri H. Ansar Ahmad, Wakil Gubernur Nyanyang Haris Pratamura beserta Ketua BKOW Nenny Dwiyana Nyanyang, jajaran Forkopimda, tokoh masyarakat, serta tamu undangan lainnya.
Dalam rapat paripurna tersebut, Wakil Gubernur Nyanyang Haris Pratamura menyampaikan pidato peringatan yang merangkum capaian pembangunan, tantangan, serta arah kebijakan ke depan. Ia menegaskan, usia ke-23 tahun menandai kedewasaan Kepri sebagai provinsi otonom yang berdiri sejak Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 disahkan.
Wagub Nyanyang memaparkan sejumlah capaian penting yang berhasil diraih Pemprov Kepri. Dari sisi ekonomi, pertumbuhan Kepri pada Triwulan II 2025 mencapai 7,14 persen. Angka ini menempatkan Kepri sebagai provinsi dengan pertumbuhan tertinggi ketiga secara nasional dan pertama di Sumatera.
Dampak positif pemulihan ekonomi turut terlihat dari penurunan tingkat pengangguran terbuka, dari 10,34 persen pada 2020 menjadi 6,89 persen pada 2025. Pendapatan per kapita masyarakat juga meningkat signifikan hingga Rp161,42 juta per orang per tahun pada 2024.
Di bidang sosial, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kepri pada 2024 mencapai 79,89 poin, tertinggi di Sumatera dan ketiga secara nasional. Tingkat kemiskinan berhasil ditekan menjadi 4,44 persen, terendah sepanjang sejarah Kepri, sementara angka stunting turun hingga 15 persen.
Kemajuan infrastruktur juga ditandai dengan rasio elektrifikasi yang mencapai 99,10 persen, hampir merata ke seluruh pulau. Dari sisi reformasi birokrasi, Kepri mencatatkan nilai Indeks Reformasi Birokrasi 83,24 atau predikat A–.
Meski demikian, Nyanyang menegaskan masih ada sejumlah tantangan besar yang harus dihadapi bersama. Ketimpangan antarwilayah, keterbatasan fiskal, serta rendahnya konektivitas antar pulau masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah daerah.
“Konektivitas wilayah kita baru di angka 0,55. Artinya masih banyak pulau yang sulit dijangkau. Kita harus mempercepat peningkatan rute pelayaran, tol laut, dan penambahan armada,” ujarnya.
Dalam pidatonya, Nyanyang menegaskan komitmen Pemprov Kepri untuk terus menghadirkan kebijakan pro-rakyat, mulai dari penyediaan beasiswa pendidikan, program beasiswa dokter spesialis, pembangunan sekolah dan rumah ibadah, hingga bantuan bagi nelayan, petani, dan pelaku UMKM.
Ia juga menyebutkan Pemprov Kepri terus berupaya mempercepat pembangunan Jembatan Batam–Bintan serta Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) regional melalui sinergi dengan pemerintah pusat.
“Kepri Maju, Makmur, dan Merata adalah visi kita bersama. Capaian yang sudah diraih harus menjadi pijakan untuk bergerak lebih cepat, sementara tantangan harus kita jawab dengan kerja keras dan kebersamaan,” tegas Nyanyang.
