kabartiga.id – Ada yang menarik sekaligus perlu direnungkan dari perkembangan politik Indonesia hari ini. Dugaan penyadapan yang menyeret nama mantan Kapolri, pernyataan niat Wakil Presiden Gibran untuk mengundurkan diri, hingga 120 anggota DPR dari delapan fraksi yang mengajukan Hak Menyatakan Pendapat terkait pemakzulan.
Belum lagi suasana parlemen yang mendadak menjadi perhatian publik. Pada 10 November 2026, sebanyak 403 dari 414 anggota DPR tercatat hadir dalam rapat paripurna. Kemudian, pada 11 November, delapan fraksi menyampaikan usulan Hak Menyatakan Pendapat terhadap Wakil Presiden.
Tentu, kehadiran anggota DPR dalam jumlah besar bukanlah sebuah kesalahan. Justru kehadiran dan partisipasi merupakan bagian dari tanggung jawab seorang wakil rakyat. Namun, publik juga berhak bertanya: mengapa persoalan-persoalan yang menyentuh lingkaran kekuasaan selalu mampu menyedot perhatian politik sedemikian besar?
Di sinilah persoalan negara kita perlu dilihat lebih jauh. Jika dugaan penyadapan terhadap sejumlah pejabat negara benar-benar terbukti melalui proses hukum, maka persoalannya bukan lagi sekadar konflik antarpersonal atau antarkelompok kekuasaan. Itu menyangkut integritas institusi dan perlindungan hak warga negara.
Begitu pula dengan polemik Wakil Presiden. Jika terdapat persoalan mengenai persyaratan konstitusional seorang pejabat negara, maka penyelesaiannya harus mengikuti hukum dan mekanisme yang berlaku. Bukan berdasarkan kedekatan politik, tekanan massa, ataupun kepentingan kelompok tertentu.
DPR memiliki hak konstitusional untuk menyampaikan pendapat. Akan tetapi, hak tersebut juga membawa tanggung jawab besar. Jangan sampai parlemen hanya terlihat begitu bersemangat ketika persoalan menyentuh jabatan dan posisi politik, sementara persoalan pendidikan, lapangan pekerjaan, kesejahteraan, harga kebutuhan pokok, dan berbagai persoalan masyarakat tidak memperoleh perhatian yang sebanding.
Rakyat memilih wakilnya bukan untuk sekadar menyaksikan pertarungan kekuasaan di Senayan.
Ada pertanyaan mendasar yang seharusnya kita renungkan: apakah seluruh energi politik yang sedang dikerahkan hari ini benar-benar bermuara pada kepentingan negara, atau justru lebih banyak terserap dalam pertarungan kepentingan elite?
Kita tidak boleh terburu-buru menyimpulkan adanya konspirasi atau menganggap setiap proses hukum sebagai pertarungan politik. Namun, kita juga tidak boleh menutup mata terhadap pentingnya transparansi dan akuntabilitas.
Negara hukum tidak boleh bekerja berdasarkan siapa kawan dan siapa lawan. Hukum harus memiliki ukuran yang sama, baik terhadap rakyat biasa maupun mereka yang pernah atau sedang menduduki jabatan tertinggi negara.
Sebab, kekuasaan hanyalah mandat yang memiliki batas waktu. Jabatan bisa berganti, pemerintahan bisa berubah, dan koalisi politik bisa berpecah. Namun, institusi negara dan kehidupan rakyat harus tetap berjalan.
Indonesia tidak kekurangan orang yang ingin berkuasa. Yang harus terus diperjuangkan adalah hadirnya kekuasaan yang bersedia dibatasi oleh hukum dan diawasi oleh rakyat.
Jangan sampai kita terlalu sibuk menyaksikan siapa yang jatuh dan siapa yang bertahan, sampai lupa mempertanyakan siapa yang sebenarnya sedang memperjuangkan kepentingan rakyat.
Karena pada akhirnya, negara ini bukan panggung bagi para elite politik. Negara ini adalah rumah bagi seluruh rakyat Indonesia.
Komentar Terbaru