KABARTIGA, TANJUNGPINANG – Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) membuka Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) Melayu Pesisir Tahun 2021 yang digelar Kantor Bank Indonesia (BI) Perwakilan Kepri bersama Pemerintah Provinsi Kepri, asosiasi dan pelaku industri di Hotel CK Tanjungpinang, Senin (12/4/2021).
Festival bertema “Bersinergi dalam Akselerasi Digitalisasi Ekonomi dan Keuangan Kepulauan Riau”, digelar pada 12-16 April 2021 secara virtual dengan format peluncuran (Launching), pameran (Showcase), diskusi, wawasan pimpinan (leader’s insight), dan gelar wicara (talkshow).
Ansar Ahmad mengatakan, FEKDI menjadi wadah untuk melakukan sinergi kebijakan dan mengakselerasi transformasi digital serta mempercepat program pemulihan ekonomi atau recovery economy di Kepri. FEKDI juga sebagai salah satu langkah konkrit dalam mendorong integrasi ekosistem ekonomi dan keuangan digital yang inklusif dan efisien.
“Karena ini program baru yang implementasinya untuk memperkuat keuangan digital, perluasan pengembangan usaha yang ekspektasinya secara makro akan berpengaruh pada sektor ekonomi dan pembangunan, maka setiap tiga bulan sekali akan kita lakukan evaluasi,” katanya.
Dikatakan Ansar, program ini juga sangat mendukung rencana pemerintah karena tidak lama lagi akan dibuka pariwisata di Batam dan Bintan untuk wisatawan asing.
“Maka, pihaknya mendorong untuk penerapan digitalisasi di sektor pariwisata di Kepri,” ujarnya.
Menurut Ansar, digitalisasi saat ini merupakan sebuah keniscayaan untuk mendorong dunia pariwisata. Adanya penerapan teknologi dan digitalisasi di bidang pariwisata akan memudahkan wisatawan baik asing maupun domestik untuk mengeksplorasi tujuan wisata di Kepri.
“Tidak hanya digitalisasi dalam pemasaran dan promosi, tetapi juga digitalisasi di semua transaksi dalam dunia pariwisata,” ungkapnya.
Kendati demikian, kata Ansar untuk mempercepat digitalisasi daerah juga dibentuk Satuan Tugas (Satgas) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD).
“Tim ini dibentuk sebagai manifestasi dari Keputusan Presiden Nomor 3 tahun 2021,” sambungnya.
Pembentukan Satgas TP2DD bertujuan untuk mempercepat dan memperluas digitalisasi kabupaten dan kota di Kepri, terutama untuk mendorong implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) yang dapat meningkatkan transparansi transaksi keuangan daerah, dan mendukung tata kelola.
Kemudian, mengintegrasikan sistem pengelolaan keuangan daerah dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah, serta mendukung pengembangan transaksi pembayaran digital di masyarakat guna mewujudkan keuangan yang inklusif, serta meningkatkan integrasi ekonomi dan keuangan digital nasional.
“TP2DD di level provinsi, kabupaten dan kota untuk ketua timnya dijabat langsung oleh kepala daerah. Dan kita akan terus melakukan koordinasi agar program digitalisasi ini berjalan maksimal dengan hasil optimal,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BI Provinsi Kepri, Musni Hardi K. Atmaja mengatakan, pihaknya mendukung upaya bersama dalam mengakselerasi digitalisasi ekonomi dan keuangan di Provinsi Kepri melalui langkah-langkah percepatan digitalisasi sistem pembayaran.
Langkah-langkah tersebut antara lain mendorong akselerasi digitalisasi keuangan melalui QR Code Indonesian Standard (QRIS) sekaligus mendorong kesuksesan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (GBBI), mempersiapkan fast payment 24/7 pembayaran ritel menggantikan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) guna mempercepat penyelesaian transaksi dan mendorong digitalisasi perbankan melalui standardisasi Open Application Programming Interfaces (Open API).
“Tidak hanya itu, kebijakan digitalisasi juga untuk mendorong elektronifikasi transaksi keuangan daerah,” tuturnya.
“Upaya tersebut perlu didukung oleh langkah-langkah reformasi regulasi melalui PBI sistem pembayaran yang telah diterbitkan BI untuk mendorong inovasi sistem pembayaran dengan memerhatikan manajemen risiko dan siber,” pungkasnya.
Dalam acara tersebut ikut hadir Bupati Anambas Abdul Haris dan Perwakilan Kepala Daerah Kabupaten dan Kota di Kepri, beberapa OPD di lingkungan Pemprov Kepri, dan jajaran manajemen BI Perwakilan Kepri. (Alt)